Home » Berita » PPKM Darurat Diperpanjang Sampai Akhir Juli 2021

PPKM Darurat Diperpanjang Sampai Akhir Juli 2021

PPKM Darurat Diperpanjang Sampai Akhir Juli 2021 – Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menteri Koordinator PMK), Muhadjir Effendy, mengatakan bahwa kebijakan untuk melaksanakan implementasi pembatasan komunitas darurat (PPKM) telah diperpanjang hingga akhir Juli 2021, menurut Menteri.

Muhadjir menyatakan bahwa informasi itu diperoleh sebagai hasil dari keputusan yang dibuat oleh Presiden Joko Widodo.

PPKM Darurat Diperpanjang Hingga Akhir Juli 2021

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Jumat (16/7/2021), ia menambahkan, mengutip Antara, bahwa “Ada pertemuan kabinet terbatas yang saya ikuti oleh waktu saya di Sukoharjo (Jawa Tengah), yang telah diputuskan oleh Presiden sampai Akhir ppkm Juli. ”

Pernyataannya diikuti oleh peringatan tentang kemungkinan perpanjangan ppkm darurat, salah satunya adalah tentang menyebarkan keseimbangan antara warga yang mendisiplinkan untuk mengikuti rutinitas kesehatan sesuai dengan PPKM dan memberikan bantuan sosial (bantuan sosial).

Mempertimbangkan bahwa bano dianggap tidak dapat diatasi oleh pemerintah saja, bantuan dari masyarakat setempat dan organisasi lain diperlukan.

Selain itu, diperlukan masker sedekah karena banyak individu masih percaya bahwa masker adalah barang yang mahal untuk dibeli.

Dia menyatakan bahwa, terlepas dari terminologi yang digunakan nanti – baik ppkm darurat atau ppkm super darurat – yang paling penting adalah komitmen masyarakat untuk tidak melanggar protokol kesehatan agar berhasil dalam berurusan dengan pandemi covid 19.

“Jika Anda tidak memahami bahwa protokol kesehatan adalah hal yang paling penting, maka berurusan dengan Covid-19 akan gagal,” katanya dalam kesimpulan.

Pada tanggal 1 Juli 2021, Presiden Jokowi secara resmi meluncurkan kebijakan PPKM darurat, yang diluncurkan di Kompas.com. Pulau Jawa dan Bali ditanggung oleh kebijakan tersebut mulai 3 Juli hingga 20 Juli 2021.

Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menteri Koordinator), telah dipilih sebagai Koordinator PPKM untuk PPKM Darurat Jawa-Bali.

Kebijakan memaksakan batasan kegiatan masyarakat yang lebih ketat daripada yang sebelumnya diizinkan, termasuk para pelaku rute perjalanan udara jauh di dalam negeri.

Untuk dosis pertama vaksinasi, setiap warga negara harus membawa minimal kartu vaksin Covid-19, menurut salah satu pedoman.


Exit mobile version